Government Relations: Pengertian, Tujuan dan Strateginya

Komunikasi bukan perkara sederhana yang mana dapat memicu pertikaian hingga merugikan salah satu pihak. Itulah alasan hadirnya peran humas di perusahaan.

Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka perlu menguasai sejumlah strategi komunikasi. Salah satunya ialah government relations.

Jika dibahasaindonesiakan, artinya humas pemerintah. Dalam konteks bisnis, erat kaitannya dengan urusan kebijakan, regulasi, dan politik.

Telah banyak pebisnis mengalami masalah dengan hal ini yang membuktikan betapa penting memahami tentang peran dan dinamika hubungan pemerintah dalam menjalankan bisnis.

Dampaknya tidak hanya memperkuat jaringan dengan pemerintah, tetapi sekaligus dapat mengidentifikasi peluang dan risiko, serta memperkirakan dampak kebijakan baru yang memperlancar operasional.

Sehingga tercapai kesuksesan bisnis yang berkelanjutan. Cari tahu selengkapnya dalam ulasan berikut.

Pengertian Government Relations dan Peranannya dalam Bisnis

Sebelumnya telah diketahui bahwa topik yang tengah dibahas berkaitan dengan “humas pemerintah”.

Namun, ilmu komunikasi mendefinisikan istilah tersebut secara luas. Terutama dalam konteks bisnis, di mana Anda harus memahami pengertian beserta perannya.

Humas pemerintah yang dimaksud tidak spesifik membahas seorang humas yang bekerja di pemerintah, melainkan peran dari humas pemerintah itu sendiri.

Dalam buku Suprawoto berjudul Government Public Relation (2018), government relations atau humas pemerintahan adalah komunikasi yang menghubungkan interaksi warga (sesuai pembahasan kami: bisnis) dengan pemerintah, regulator dan perpanjangan tangan kebijakan pemerintah. Maka:

• Tugas humas di lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas humas pemerintahan selalu berlandaskan demi meningkatkan pelayanan umum, tanpa ada unsur komersial. Menyampaikan informasi dan menjelaskan mengenai kebijakan, tindakan, dan aktivitas dalam menjalani tugas serta kewajiban kepemerintahan.
• Tugas humas di perusahaan sebagai humas pemerintahan ialah untuk menjalin hubungan dengan pemerintah, memastikan “aksi” pemerintah melalui kebijakan dan sebagainya sesuai dengan kepentingan bisnis.

Dalam perspektif seorang humas khususnya di perusahaan, pemerintah berperan penting terutama berkaitan dengan penentu kebijakan atau berbagai keputusan normatif lainnya dan kebijakan itu bisa mempengaruhi suatu perusahaan atau organisasi.

Beberapa hal yang dianggap sebagai pembatasan bagi perusahaan biasanya terkait dengan kebijakan upah minimum, isu monopoli, pengekangan perdagangan, persaingan harga yang tidak sehat, transportasi, promosi, dan aspek bisnis lainnya.

Maka, perusahaan wajib melakukan komunikasi dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatan perusahaan, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Peranannya dalam aktivitas manajemen organisasi mencakup:

1. Communicator: komunikator serta mediator, baik secara langsung maupun tidak, melalui media cetak/elektronik dan lisan/tatap muka.
2. Relationship: membangun hubungan yang positif dengan pemerintah, dengan saling pengertian, percaya, mendukung, bekerja sama, dan bertoleransi.
3. Backup Management: menunjang kegiatan lain, seperti manajemen promosi, pemasaran, operasional, personalia, dan lainnya yang mencapai tujuan organisasi.
4. Good Image Maker: pencipta citra atau nama baik yang positif.

Komunikasi yang baik akan membangun hubungan yang baik pula. Dampak positifnya, perusahaan mendapatkan beberapa keuntungan yang mendukung pertumbuhan bisnis.

• Akses ke sumber daya dan peluang, contoh: subsidi, insentif, kontrak.
• Pengurangan hambatan regulasi, contoh: perizinan yang rumit.
• Perlindungan dan dukungan saat kebijakan berubah/dalam situasi krisis.
• Stabilitas lingkungan bisnis.
• Pengaruh dalam pembuatan kebijakan.
• Peningkatan citra dan reputasi di mata masyarakat dan investor.

Baca juga : Stakeholder Relations: Membangun Hubungan yang Berkelanjutan untuk Kesuksesan Bisnis

Tujuan dari Government Relations Menurut Pakar

Menurut para pakar, tujuan utama dari government relations adalah membentuk hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi/perusahaan dengan pemerintah.

Beberapa tujuan dari praktiknya yang diidentifikasi salah satu pakar, yakni Rhenald Kasali dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Public Relations : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia” menyebut tujuan government relations mencakup:

• Meningkatkan interaksi dan dialog dengan pejabat pemerintah dan lembaga legislatif yang relevan
• Memantau perkembangan lembaga pembuat kebijakan yang berdampak pada sektor bisnis
• Mendorong partisipasi aktif dari masyarakat pada setiap lapisan pemerintah,
• Berupaya mempengaruhi pembentukan undang-undang yang berdampak pada ekonomi rakyat dan pelaksanaannya
• Memperluas kesadaran dan pemahaman pejabat pemerintah yang membuat keputusan, tentang isu yang relevan dan implikasinya.

Baca juga : Corporate Communication, Pengertian dan Manfaatnya Bagi Perusahaan

Strategi Efektif untuk Membangun Hubungan yang Baik dengan Pemerintah

Membangun hubungan yang baik dengan pemerintah memerlukan strategi yang terarah dan terukur.

Pertama-tama, tetapkan dulu tujuan government relations berdasarkan yang sudah kami sebut sebelumnya secara jelas dan spesifik.

Komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan pemerintah juga merupakan kunci.

Baik itu melalui pertemuan tatap muka, pertukaran email, atau kolaborasi dalam diskusi dan konsultasi. Komunikasi harus transparan, jelas, dan terbuka untuk membangun kepercayaan dan saling pengertian.

Selain itu, berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah yang relevan termasuk dalam strategi yang efektif untuk mencerminkan komitmen.

Mencakup program pelatihan, seminar, atau proyek-proyek sosial yang diinisiasi oleh pemerintah.

Secara keseluruhan, strategi ini membantu perusahaan membangun hubungan yang positif dan produktif dengan pemerintah, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis.

Adapun bentuk kegiatan dari strategi ini berupa:

• Direct lobbying (lobi langsung), contohnya mengadakan pertemuan tatap muka dengan pemerintah,
• Grass roots lobbying (mengikutsertakan masyarakat atau massa dalam proses lobbying), contohnya memberikan argumen/pengertian kepada pemerintah bahwa perusahaan yang diwakili seorang government relations memiliki hubungan/kepentingan dalam publik/masyarakat,
• Political action committee (PACs), contohnya melibatkan/menggerakkan masyarakat namun dengan konsep yang formal atau adanya kemungkinan unsur politik.

Kemampuan Dasar yang Harus Dimiliki Seorang Government Relations

Seorang hubungan pemerintah harus memiliki kemampuan dasar yang luas untuk sukses dalam perannya. Beberapa di antaranya ialah:

• Pemahaman mendalam tentang struktur pemerintahan, kebijakan dan regulasi,
• Keterampilan komunikasi yang kuat termasuk dalam bahasa asing, untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan,  terlibat langsung, seperti presentasi, melobi, bernegosiasi, hingga berkoalisi,
• Kemampuan membangun dan memelihara hubungan dengan badan-badan utama pemerintah, pejabat, dan pihak terkait lainnya.

Secara garis besar, seorang government relations dituntut mampu berpikir strategis dengan pengawasan minimal namun dapat bekerja dengan tepat dan efektif.

Sementara kepentingannya berkomunikasi dengan berbagai pihak, menuntutnya harus mudah beradaptasi.

Dan semua kemampuan itu harus didampingi dengan mental yang gigih dalam menjalani proses menjalani peran dan mencapai tujuan government relations.

Baca juga : Media Monitoring: Cara Kerja, Manfaat dan Pemilihan Alat yang Tepat

Kesimpulan

Mengingat peran pemerintah yang memiliki kekuatan besar dalam mengatur regulasi dan kebijakan, menjalin hubungan yang positif dan berkelanjutan dengan pemerintah menjadi kunci untuk kesuksesan bisnis.

Memahami pengertian dan peran adalah hal yang mudah. Seorang yang tidak berpengalaman sekalipun dapat mengerti.

Agar bisa mencapai kesuksesan hubungan pemerintah, maka pemahaman tentang tujuan dan strategi yang dilibatkan sangat dibutuhkan.

Tidak mudah mencari benang merah dari tujuan government relations sebuah organisasi, termasuk mencari jalan tengah ataupun menyikapi dinamika yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu.

Pahami dengan baik tujuan government relations, baik yang terkait interaksi intensif dengan pejabat pemerintah, memantau kebijakan, mendorong partisipasi publik, dan menciptakan pengaruh untuk mengubah undang-undang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang humas perusahaan harus melakukan pendekatan atau lobi-lobi dalam bentuk pertemuan secara langsung, mengikutsertakan aspek kepentingan masyarakat dalam proses lobi, hingga praktik menggerakkan massa secara formal.

Hingga tercapai kepentingan bisnis agar berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Layanan terbaik kami: Jasa Publikasi Media Online